Perlindungan dan Penegakan Hukum

Yuk, Kita simak video Perlindungan dan Penegakan Hukum dibawah ini!

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai aparat penegak hukum yang bertugas meberikan perlindungan dan penegakan hukum. 

Menurut Muchsin, Perlindungan dan Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

  • Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dalam melakukan sutu kewajiban.

  • Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum ini diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. 

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia.

Tujuan atas hal itu agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Baca juga: Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Perlindungan dan Penegakan Hukum
Gambar: Hukum harus ditegakkan secara adil.
Sumber: https://www.lpmdinamika.co/serba-serbi/opini/penegakan-hukum-indonesia-tajam-ke-bawah-tumpul-ke-atas/

Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan, baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. 

Di Indonesia, pelaksanaan hukum dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Hal ini sesuai dengan UUD Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan”. Adanya badan peradilan menjadi ciri negara hukum. Badan peradilan berfungsi untuk menciptakan keamanaan dan ketertiban dalam masyarakat. Badan peradilan harus bersifat bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti bahwa badan peradilan harus memberikan perlakuan yang sama pada setiap warga negara serta tidak terikat pada badan atau lembaga lain.

Soerjono Soekanto  menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut.

  1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
  2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkahlangkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut. 

  1. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
  2. Perlu dilakukan perbaikan–perbaikan sistem perekrutan, promosi aparat penegak hukum. pendidikan, dan pelatihan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
  3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU