Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal

Yuk, Kita simak video Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal dibawah ini!

Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar istilah demokrasi liberal? Kita perlu memahaminya karena negara Indonesia pernah menjalankan sistem demokrasi liberal. Apa Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal? Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa demokrasi Liberal adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Indonesia pernah menerapkan Demokrasi Liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Namun sayangnya, sistem demokrasi ini mengalami kegagalan ketika diterapkan di Indonesia karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi rakyat Indonesia saat itu.

Demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam kontituante. Prestasi politik dan kemelut politik merupakan hal yang terjadi pada masa demokrasi Liberal. Pada masa itu, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu I yang dinilai banyak kalangan merupakan pemilu yang paling demokratis. Begitu juga pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet.

Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal
Gambar: Partai politik banyak bermunculan pada masa demokrasi liberal
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery/candrikailhamwijaya/fakta-sejarah-dekret-presiden-pertama-exp-c1c2

Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer. Hal ini dikarenakan kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Demokrasi liberal berakhir saat dikeluarkannya Dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Presiden Soekarno menganggap demokrasi liberal atau parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Oleh karena itu, Soekarno menganggap sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Baca juga: Operasi Pembebasan Irian Barat

Apa penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia? Berikut adalah penyebab kegagalan demokrasi liberal.

  • Dominannya politik aliran

Politik aliran terlalu dominan sehingga pengelolaan konflik menjadi terganggu. Karena hal itu, setiap konflik cenderung menyebar melewati batas yang akhirnya membawa dampak yang sangat negatif kepada kestabilan politik yang ada.

  • Dewan Konstituante gagal mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi negara

Gagal menemukan jalan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi negara. Hal ini karena gagal tercapainya titik persetujuan antara dua kelompok politik, yaitu kelompok yang ingin Islam menjadi ideologi negara dan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun voting telah dilakukan, mereka tetap tidak bisa menemukan suara mayoritasnya.

  • Munculnya konsepsi presiden

Presiden mengajukan usulan untuk membentuk Dewan Nasional. Usulan presiden tersebut dikenal dengan istilah konsepsi presiden. Melalui konsepsi ini presiden membentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia.

Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap pembentukan Dewan Nasional adalah pelanggaran sangat fundamental terhadap konstitusi negara. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi.

  • Struktur sosial ekonomi Indonesia masih lemah

Struktur sosial ekonomi yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Hal ini mengakibatkan semua komponen yang ada di masyarakat sulit dipersatukan. Sehingga hal tersebut mengganggu stabilitas pemerintahan. Pemerintahan yang sedang berjalan dengan mudah dapat dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU