Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Yuk, Kita simak video Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban dibawah ini!

Membahas tentang Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban, Hak dan kewajiban dimiliki oleh setiap warga negara. Hak dan kewajiban setiap warga negara harus berjalan harmonis. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, maka kehidupan warga tidak akan berjalan aman dan damai. Pelanggaran hak dan keawajiban perlu ditangani dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah sehingga tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal yang dipikirkannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya. Sementara itu, yang menjadi kewajibannya dilupakan. 

Setiap warga negara harus memahami dan menyadari hak dan kewajibannya. Dengan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki, maka setiap warga negara akan lebih berhati-hati untuk melanggarnya. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di antaranya sebagai berikut. 

  • Rendahnya Kesadaran terhadap Kewajiban 

Kesadaran terhadap kewajiban perlu dimiliki dan ditingkatkan oleh warga negara. Sebagian warga negara sudah tahu adanya kewajiban. Namun, tetap tidak melaksanakannya karena belum merasa berkepentingan dan menganggap remeh peraturan. Contoh, peraturan pajak kendaraan. Hampir semua pemilik kendaraan mengetahui peraturan mengenai hal ini.  Namun, sebagian warga negara ada yang tidak membayar pajak kendaraan. Bukan karena orang tersebut tidak mampu, lebih karena ketidak pedulian. 

  • Rasa Egois

 Pelanggaran kewajiban warga negara sebagian besar terjadi karena rasa egois dan mementingkan kepentingan pribadi / kelompok di atas kepentingan orang lain atau negara. Contohnya, pelanggaran terhadap lampu merah yang dilakukan oleh seorang pengendara sepeda motor. Biasanya hal tersebut disebabkan alasan ingin cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan hak dan keselamatan pengguna jalan lain.

  • Penyalahgunaan Kekuasaan

Faktor penyebab jenis ini, umumnya terhadap pengingkaran terhadap hak warga negara karena penguasa pemerintah yang berdaulat yang melakukan. Korupsi salah satunya, dilakukan orang yang mempunyai jabatan di tingkat tertentu.

  • Sikap Intoleran

Banyak sekali contoh pengingkaran kewajiban dikarenakan sikap intoleran. Contohnya memotong antrian atau tidak mau antri dengan tertib. Hal ini tentu merupakan pengingkaran hak orang lain dan pelanggaran kewajiban seseorang.

Baca juga: Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Banyaknya kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara perlu ditangani dengan baik. Berbagai upaya perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban.

Adapun upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 

  • Pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di sekolah. Berarti juga mulai diajarkan melaksanakan segala kewajiban tersebut sejak dini di sekolah.
  • Pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di masyarakat, mulai dari keluarga sampai lingkungan masyarakat yang lebih besar.
  • Adanya sanksi hukum yang tegas dan tidak diskriminatif atau pilih kasih. Sanksi berlaku kepada semua lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran.
  • Pengawasan sesama warga negara. Hal ini terutama untuk mengatasi dan mencegah kasus pengingkaran kewajiban warga negara karena penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, solusi atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu penegakan supremasi hukum. Selain itu, peran-peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang bertugas dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara perlu dioptimalkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis bisa kita kemukakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Karena tentu saja upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus dilakukan secara bersama-sama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU